Hukum terhadap Konsumen dan Pelaku Usaha Lainnya melalui Intervensi Negara

Abstract

Abstract

Constitution mandates that the national economy should be run by promoting people's welfare. This study intends to analyze the mechanisms and criteria for state intervention in order to provide legal protection to consumers and other businesseman in creating healthy business competition. This study uses doctrinal method research in the form of evaluative research. The approach which is used is the approach of legislation with secondary data sources in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. From the discussion and showed that the mechanism of state intervention is likethe delimitation of the price tolerance 10 % for rice, granting subsidies (BLT), market operations, tariff Arrangement of Impor Tax, Price Determination of Government Purchase (HPP), Restrictions of food exports. While the criteria for state intervention is the production branches which are important for the country and dominate the life of many people, the production branches are arranged legislation, organized by the state or body or institution established or designated by the government.

Abstrak

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa perekonomian nasional harus dijalankan dengan mengedepankan kesejahteraan rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme dan kriteria intervensi negaradalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dan pelaku usaha lainnya dalam mewujudkan persaingan usaha sehat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dalam bentuk penelitian evaluatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dengan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dari hasil pembahasan dan penelitian diperoleh bahwa mekanisme inrevensi harga adalahseperti penetapan batas toleransi harga 10% untuk beras, Pemberian Subsidi (Harga/BLT), Operasi Pasar, Pengaturan Tarif Bea Masuk Impor, Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), Pembatasan Ekspor Pangan. Sedangkan kriteria intervensi negara yaitu pada cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, cabang-cabang produksi tersebut diatur undang-undang, diselenggarakan oleh BUMN atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah.