Pemikiran Kedaulatan Ekonomi Sukarno dan Aspek Hukum dalam Ekonomi Pancasila

Abstract

Abstract

            Economics is a forum or form of community organization that has the aim of meeting the needs of the community and increasing the welfare of the community. Economic life requires a social order in which there is economic activity. On the other hand, the economy has its own influence on the law. This paper reviews Sukarno's economic sovereignty in terms of the legal aspects with the title; "Thought of Sukarno's Economic Sovereignty and Legal Aspects in Pancasila Economics" This influence is in the form of profit-loss considerations that affect legal work. Because not everyone is obedient to the law on the basis of law, it must be obeyed. Society can also obey the law because of other goals to obtain economic benefits. This paper uses a library of research and is supported by data analysis of documents that are relevant to material research objects by referring to Sukarno's thoughts and formal objects in economic philosophy. This paper is expected to get an analysis of Sukarno's thoughts on economic sovereignty in the form of original ideas about the economic face of the future of the Indonesian Nation. Economic sovereignty that can be stopped by economic democracy is an economic system by upholding the values of divinity, humanity, cooperation and justice that are anti-capitalism and based on socio-nationalism and socio-democracy. It is hoped that these values can strengthen and stabilize the Pancasila as an economic system that best fits the condition of Indonesia facing the hegemony of globalization. The state as the main support in the plan. This law is a translator of goals into the form of norms and as a goal that is aspired. Whereas the market economy is not driven from the center of power, but to the market mechanism, such as demand and supply. Here the law is seen as predictions, views, and guarantees of legal certainty for the smooth running of a business. And also as a creative media for business people or as a guarantee of protection to feel safe in making transactions.

Keywords: Economic Sovereignty; Globalization Hegemony; Pancasila Economy; Socio-Nationalism; Socio-Democracy.

Abstrak

Ekonomi merupakan suatu wadah atau bentuk organisasi masyarakat yang memiliki tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatan kesejahteraan masyarakat. Kehidupan ekonomi mensyaratkan adanya tertib social yang di dalamnya terdapat kegiatan ekonomi.  Disisi lain, ekonomi memiliki pengaruh sendiri terhadap hukum. Tulisan ini mengulas tentang kedaulatan ekonomi Sukarno ditinjau dalam aspek hukum dengan judul ; “Pemikiran Kedaulatan Ekonomi Sukarno Dan Aspek Hukum Dalam Ekonomi Pancasila” Pengaruh ini dalam bentuk pertimbangan-pertimbangan untung-rugi yang berpengaruh pada kerja hukum. Karena tidak semua orang patuh terhadap hukum atas dasar hukum memang harus di taati. Masyarakat pun bias mentaati hukum karena tujuan-tujuan lain untuk memperoleh keuntungan ekonomis. Tulisan ini menggunakan library research dan didukung dengan analisis data dokumen-dokumen yang relevan dengan objek material penelitian dengan merujuk pemikiran Sukarno dan objek formalnya pada filsafat ekonomi. Tulisan ini diharapkan mendapatkan sebuah analisis dari pemikiran Sukarno tentang kedaulatan ekonomi berupa gagasan original tentang wajah ekonomi masa depan Bangsa Indonesia.  Kedaulatan Ekonomi yang dapat diindentikan dengan demokrasi ekonomi merupakan sistem ekonomi dengan menjunjung tinggi nilai ketuhanan, kemanusian, kerjasama, dan keadilan yang anti kapitalisme dan berbasis pada sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi.  Diharapkan nilai – nilai tersebut dapat memperkokoh dan memantabkan pancasila sebagai sistem ekonomi yang paling cocok dengan kondisi Indonesia menghadapi hegemoni globalisasi.  Negara sebagai pendukung utama dalam rencana. Hukum sebagai penterjemah tujuan ke bentuk norma-norma dan sebagai acuan yang di cita-citakan. Sedangkan ekonomi pasar tidak digerakkan dari pusat kekuasaan, akan tetapi ke mekanisme pasar, seperti permintaan dan penawaran disini hukum dipandang sebagai ramalan, pandangan, dan jaminan kepastian hukum demi lancarnya suatu usaha. Dan juga sebagai media kreatif bagi pelaku usaha atau sebagai jaminan pelindung agar merasa aman dalam bertransaksi.

Kata Kunci: Ekonomi Pancasila; Hegemoni Globalisasi; Kedaulatan Ekonomi; Sosio-Nasionalisme; Sosio-Demokrasi.