Gagasan Penguatan Tugas dan Wewenang Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau Dikaitkan dengan Penggunaan Sarana Non Penal dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Amran Suadi dan Mardi Candra, Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah, Kencana, 2016.
Joanna MacMillan, Reformasi and Public Corruption: Why Indonesia’s Anti-Corruption Agency Strategy Should be Reformed to Effectively Combat Public Corruption, Emory International Law Review 2011, 25 Emory Int’l L. Rev. 587, WESTLAW © 2018 Thomson Reuters.
Joshua V. Barr, Edgar Michael Pinilla, and Jorge Finke, A Legal Perspective on the use of Models in the Fight Against Corruption, South Carolina Journal of International Law & Business Spring, 2012, 8 S.C. J. Int’l. L. & Bus. 267, WESTLAW © 2018 Thomson Reuters.
Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan 2011 Kejaksaan RI, Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, 2012.
_________________, Laporan Tahunan 2012 Kejaksaan RI, Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, 2013.
_________________, Laporan Tahunan 2013 Kejaksaan RI, Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, 2014.
_________________, Laporan Tahunan 2015 Kejaksaan RI, Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, 2016.
Kejaksaan Tinggi Riau, Capaian Kinerja Kejaksaan Tinggi Riau Periode Januari sampai dengan Oktober 2015, Pekanbaru, 2016.
_________________, Capaian Kinerja Kejaksaan Tinggi Riau Periode Januari sampai dengan Oktober 2016, Pekanbaru, 2017.
Laura S. Underkuffler, Markets, Morals, and the Maintenance of Government, Cornell Journal of Law & Public Policy Spring, 2018 Symposium: The Ethical Challenges of the Market, 27 Cornell J.L. & Pub. Pol’y 601, WESTLAW © 2018 Thomson Reuters.
M.E.R. Herki Artani Richmiani (Editor), Kompilasi Penerapan Hukum oleh Hakim dan Strategi Pemberantasan Korupsi - Dilengkapi Beberapa
Putusan, Biro Hukum dan Humas, Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2015.
Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
Patrick Fitzgerald, Combating Corruption: Keynote Address, November 5, 2011, University of Chicago Legal Forum 2012, 2012 U. Chi. Legal F. 1, WESTLAW © 2018 Thomson Reuters.
Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-024/A/ JA/08/2014 tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia.
Robert G. Boatright, The Poverty of “Corruption”: On Reframing the Debate on Money in Politics, Albany Government Law Review 2016, Alb. Gov’t L. Rev. 341, WESTLAW © 2018 Thomson Reuters.
Siswanto Sunarso, Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
Syahroni, Maharso dan Tomy Sujarwadi, Korupsi, Bukan Budaya tetapi Penyakit, Deepublish, Yogyakarta, 2018.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia beserta bagian penjelasannya.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
DOI: http://dx.doi.org/10.30652/ml.v3i1.6333
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 Melayunesia Law
Melayunesia Law has been indexed by:
Melayunesia Law is an open access under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC-BY-NC License) |