Position of the Border Area in Kunto Darussalam Subdistrict Rokan Hulu Regency Post the Supreme Court Decision Number 395K / TUN / 2011
Abstract
The Riau Provincial Government facilitated the Kampar Regency Government and the Rokan Hulu Regency Government with the results of an agreement between Kampar Regency and Rokan Hulu Regency which submitted the resolution of the disputes of the five Villages to the Provincial Government and based on the official report of the agreement on the resolution meeting of the five villages overlapping case between Kampar Regency and Rokan Hulu in The contents of the official report stipulated that the two Regencies governments agreed to submit the dispute resolution of the five villages to the Riau Provincial Government by observing the principles of justice and balance. The formulation of the problem in this study is the Position of the Border Area in Kunto Darussalam Subdistrict of Rokan Hulu Regency Post the Supreme Court Decision No. 395K / TUN / 2011, This study is a type of sociological or empirical legal study or field legal study. The data used in this study are sourced from primary legal material in the form of interviews with respondents in the field regarding matters relating to the problem under study, secondary legal material that is obtained from the Literatures Act or is data obtained through library research and the results of various references and documents. The results of the study are the position of the border region of Kampar Regency or Rokan Hulu Regency Post the Decision of the Supreme Court Number 395K / TUN / 2011. So this has led to the implementation of Government and also has implications for the political rights of the community. The related parties should really pay attention to this issue, prioritize the principle of prudence in making decisions and prioritize the interests of the community also, so that there is no prolonged conflict anymore.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Buku
Ahmad Sodiki, Politik Hukum Agraria, Konstitusi Pres, Jakarta 2013.
Isfardiyana Siti Hafsah, Hukum Adat, UI Press, Yogyakarta, 2015
MD, Moh. Mahfud, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
Monteiro Josef Mario, Hukum Pemerintahan Daerah, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2016
Sarundajang, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Kata Hasta ustaka, Jakarta, 2005.
SoekantoSoerjono, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 2000.
SoekantoSoerjono, Hukum Adat Indonesia, Cetakan Kedua, Jakata : Raja Grafindo Persada, 1983
Jurnal
Djoko Harmantyo. “Pemekaran Daerah dan Konflik Keruangan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implementasinya di Indonesia”, MAKARA, SAINS, VOL. 11, No. 1, APRIL 2007
F.L, Soeroso, “Memaknai Kecenderungan Penyelesaian Konflik Batas Wilayah ke Mahkamah Konstitusi” Jurnal Konstitusi, 9 (3), 2012.
Siti Shofiyah, Tugiman, dan Marwoto Saiman, “Konflik Perbatasan Lima Desa Di Wilayah Kabupaten Kampar Dan Kabupaten Rokan Hulu (Sebuah Tinjauan Historis Dan Dampaknya Terhadap Pelayanan Masyarakat)”, Jurnal Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Riau, Pekanbaru, 2014.
Ratna Sari Dewi, Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Menyelesaikan Konflik Perkebunan Plasma Pola Kemitraan PT. TBS dan KUD. PS Di Kecamatan Kuantan Mudik Tahun 2010, Jurnal Online Mahasiswa FISIP, Vo1. 2 No.2 Oktober 2015, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Pekanbaru.
Saru Arifin, “Penyelesaian Sengketa Batas Daerah Menggunakan Pendekatan Regulasi”, Jurnal Hukum, IUS QUIA IUSTUM NO.3 VOL. 23 JULI 2016.
Majalah/Koran
Tribun Pekanbaru, Rabu Tanggal 21 September 2011; “Ribuan warga Tak Masuk DPT (Status Lima Desa Masih Berpolemik, Kesepakatam KPU Kampar dengan KPU Rohul-Riau Tak Berjalan”.
Metro Riau, Lima Ribu Warga Batal Memilih, 23Agustus 2018.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 Perubahan Atas Undang-Undang No 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam
Undang- Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah
Putusan Mahkamah Agung Nomor 395K/TUN/2011 tanggal 10 September 2012 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 135.6/2779/SJ tanggal 31 Mei 2013 perihal Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Rokan Hulu dengan Kampar, Riau.
Surat Gubernur kepada KPU Riau dengan Nomor Surat 140/PH/73.17a tanggal 20 Juni 2008
Surat Bupati Rokan Hulu No180/HKO/255/2008, Tanggal 25 Juni 2008
DOI: http://dx.doi.org/10.30652/ml.v4i1.7763
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2020 Dessy Artina
Melayunesia Law has been indexed by:
Melayunesia Law is an open access under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC-BY-NC License) |